Polda Papua dan Pertamina Bahas Antisipasi Kelangkaan BBM di Wilayah Papua dalam Dialog “Polisi Menyapa”

Papua – Dalam upaya mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua, termasuk di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), Polda Papua bersama Pertamina membahas langkah-langkah pengawasan dan distribusi BBM.

Melalui dialog interaktif “Polisi Menyapa” yang digelar di stasiun LPP RRI Jayapura pada Kamis (12/9), dialog ini menghadirkan Kasubbid IV Ditreskrimsus Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, serta Sales Manager Ritel Papua Patra Niaga, Ziko Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Agus menyampaikan pentingnya kerja sama antara pihak kepolisian dan Pertamina dalam mengawasi distribusi BBM, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan yang menyebabkan antrian panjang di SPBU.

“Kami bersama Pertamina terus melakukan pengawasan, dan setiap ada indikasi penyalahgunaan yang memicu antrian panjang, kami segera bertindak. Beberapa kasus yang kami temui, seperti penggunaan plat nomor ganda dan QR code ganda, sudah kami tindak,” ujar Kompol Agus.

Ia juga menjelaskan bahwa pelanggaran seperti memodifikasi kendaraan untuk memanipulasi plat nomor, yang sebelumnya terdeteksi dalam operasi penindakan, telah berhasil mengurangi antrian di beberapa SPBU.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan penindakan terhadap pelanggar, namun karena belum cukup bukti, kasus ini kami limpahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk ditindaklanjuti dengan penilangan,” tambahnya.

Sementara itu, Ziko Wahyudi dari Pertamina Papua Maluku menegaskan bahwa stok BBM di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura, tetap aman dan terpantau.

“Kami dari Pertamina memastikan bahwa stok BBM di SPBU tersedia, dan jika terjadi antrian, itu bukan berarti ada kelangkaan. Kami selalu melakukan pengecekan stok harian, baik di SPBU maupun terminal bahan bakar di Jayapura, Nabire, dan wilayah lainnya,” jelas Ziko.

Ziko juga menyampaikan bahwa antrian yang terjadi di beberapa SPBU disebabkan oleh program pemerintah yang sedang berjalan, yaitu “Subsidi Tepat”, yang bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

“Antrian yang ada bukan merupakan indikasi kekurangan stok, tetapi merupakan bagian dari proses pelaksanaan program Subsidi Tepat, yang memerlukan penyesuaian di lapangan,” lanjutnya.

Melalui dialog ini, pihak kepolisian dan Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar, terutama di tengah pelaksanaan program pemerintah yang krusial bagi masyarakat Papua. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran distribusi BBM di wilayahnya.[rd]